Dwi Angghina Blog

Oktober 7, 2009

Peraturan Perundang-undangan mengenai perekonomian & perdagangan

Filed under: Uncategorized — dwiangghina31207314 @ 8:24 am

garuda_pacasila

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 TAHUN 2001

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN

PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah mendatangani

Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus,

sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Belarus;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan

Keputusan Presiden;

Mengingat :

a. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaga Negara Tahun

2000 Nomor 185, Tambahan Lembaga Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Belarus, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 2000,

sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Belarus yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 139

PERSETUJUAN PERDANGAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, selanjutnya disebut Para Pihak. Memperhatikan keberhasilan perkembangan di bidang perdagangan dan ekonomi kedua negara, dan Berhasrat untuk mempromosikan lebih lanjut lagi perluasan dan peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi kedua negara atas dasar persamaan dan saling menguntungkan. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Organisasi perdagangan Internasional.

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan masing-masing negara, akan mengambil

langkah-langkah yang tepat untuk mempromosikan, memberikan kemudahan dan mengembangkan

kerjasama ekonomi dan perdangan antara kedua negara yang stabil dan berjangka panjang.

Pasal 2

Para Pihak harus saling memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan

Umum di bidang Tarif dan Perdangan mecakup :

– pungutan pembayaran pajak pada trasaksi impor dan ekpor termasuk cara-cara pungutan pembayaran

tersebut;

– peraturan yang berhubungan dengan perijinan pemb ebasan kepabean, perundangan dan pengapalan;

– cara-cara pembayaran dan trasfer pembayaran tersebut;

– peraturan yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, trasportasi, distribusi dan penggunaan

barang-barang di pasar domestik.

Pasal 3

Para Pihak harus saling memberikan perlakuan yang tidak kurang daripada yang diberikan kepada negara

lain manapun, dalam hal yang berhubungan dengan lisensi atau perijinan impor dan ekspor, yang diatur

dalam peraturan dan perundang-undangan masing-masing negara.

Pasal 4

Ketentuan dalam pasal 2 dan 3, bagaimanapun, tidak berlaku terhadap pemberian atau kelangsungan dari :

– keuntungan-keuntungan dan perlakuan istimewa yang oleh salah satu Pihak telah diberikan kepada

negara-negara tetangga dalam rangka untuk kemudahan perdagangan perbatasan.

– Keuntungan-keuntungan dan perlakuan istimewa sebagai hasil dari setiap adanya kesatuan kepabeanan

dan/atau zona perdagangan bebas yang mana salah satu Pihak adalah anggota atau kemungkinan

menjadi anggota.

– Keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada negara-negara berkembang sesuai dengan perjanjianperjanjian

internasional.

Pasal 5

Impor dan ekspor terhadap barang-barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku di kedua Negara, praktek-praktek perdagangan internasional

berdasarkan pada kontrak-kontrak yang akan diputuskan antara perorangan dan badan-badan hukum kedua

Negara. Para Pihak tidak bertanggungjawab atas kewajiban-kewajiban ataupun kerugian-kerugian dari

perorangan dan badan-badan hukum, yang diakibatkan dari kontrak tersebut.

Pasal 6

Semua pembayaran yang tibul dari Persetujuan ini harus dilakukan dalam mata uang yang dapat dengan

bebas dipertukarkan atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di salah satu Pihak.

Pasal 7

Para Pihak saling mendorong kontrak-kontrak antara perorangan dan badan hukum masing-masing negara,

khususnya melalui pertukaran delegasi, partisipasi dalam pameran-pameran dan pertunjukan-pertunjukan,

pertukaran informasi dengan maksud untuk memajukan hubungan dagang mereka.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara, masing-masing Pihak akan

mengijinkan untuk mengimpor dan mengekspor kembali barang-barang yang dimaksudkan untuk kegiatan

promosi dagang, seperti pameran-pameran dan pertunjukan-pertujukan dan seminar yang diselenggarakan

di Negaranya dan di negara Pihak lainnya.

Pasal 8

Para Pihak menyetujui bahwa Republik Indonesia dapat mendirikan perwakilan dagangnya di Republik

Belarus dan bahwa Republik Belarus dapat mendirikan perwakilan dagangnya di Republik Indonesia.

Status hukum dari perwakilan ini, fungsi-fungsinya dan lokasinya harus disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan terhadap pelaksanaan Persrtujuan ini akan dipertimbangkan di

dalam kerangka Komisi Bersama Antara Pemerintah Indonesia-Belarus untuk kerjasama Perdagangan,

Ekonomi dan Teknik yang dibentuk sesuai dengan pasal 5 Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik tanggal 12 Mei 2000.

Pasal 10

Persetujuan ini tidak menghalangi salah satu Pihak dari penerapan larangan atau pembatasan-pembatasan

atas setiap tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi keamanan masyarakat, perlindungan terhadap

kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, kekayaan nasional yang mempuyai nilai

budaya, historis dan arkeologis. Namun demikian, larangan dan pembatasan tersebut tidak boleh

merupakan suatu tindakan diskriminasi atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan antara kedua

negara.

Pasal 11

Para Pihak harus saling memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual sesuai dengan Pesetujuan

mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual yany terkait dengan Aspek-aspek Perdagangan sebagai bagian

inetegral dari Keputusan Akhir yang merupakan perwujudan dari hasil Putaran Uruguay tentang

Perundingan Perdagangan Multilateral yang ditandatangani di Marakesh pada tanggal 15 April 1994 dan

peratuaran dan perundang-undangan masing-masing negara, konvensi-konvensi internasional, dimana

Republik Indonesia dan Republik Belarus ikut serta.

Pasal 12

Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan

secara damai melalui perundingan oleh Para Pihak atau melalui saluran-saluran diplomatik.

Jika setiap perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan atau melalui saluran-saluran

diplomatik, perselisihan itu dapat diajukan ke arbitrase.

Pasal 13

Para Pihak akan menyediakan semua peraturan dan perudang-undangan yang berhubungan dengan

kegiatan-kegiatan perdagangan, termasuk bea cukai dan tata cara kepabeanan, investasi pajak, perbankan,

asuransi dan jasa keuangan lainnya, angkutan dan tenaga kerja.

Para Pihak akan saling menginformasikan setiap perubahan tarif atau nomenklatur statistik mereka, bea

cukai atau setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku yang berkaitan dengan

klasifikasi produk-produk yang tercakup dalam Pesetujuan ini.

Pasal 14

Pesetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling

memberitahukan bahwa prosedur internal untuk berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi. Persetujuan ini

berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu

setiap 1 (satu) tahun kecuali salah satu Pihak mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan

pemberitahuan secara tertulis paling sedikit 6 bulan sebelum masa Persetujuan ini berakhir.

Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis perbaikan atau perubahan terhadap Persetujuan ini. Setiap

perbaikan atau perubahan yang telah disetujui oleh Para Pihak akan mulai berlaku pada tanggal yang

ditentukan oleh Para Pihak.

Perbaikan atau pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memberikan dampak terhadap berlakunya

pengaturan-pengaturan, kontrak-kontrak dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas dasar Persetujuan ini

dan yang belum dilaksanakan secara penuh pada saat perbaikan dan pengakhiran persetujuan ini.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: